RI Marak Kasus KBGO, UMN bersama KAPAL Perempuan dan ICT Watch Gelar Diskusi Publik

Satgas PPKS UMN gelar diskusi publik bertema KBGO dan penggunaan AI (Doc. UMN)

TANGERANG – Tidak sedikit kasus penyebaran konten intim tanpa kesepakatan terjadi dalam era digitalisasi. Namun, Direktur KAPAL Perempuan Budhis Utami menyebut ini bukanlah satu-satunya kasus kekerasan seksual secara online.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UMN berkolaborasi dengan KAPAL Perempuan dan ICT Watch menyelenggarakan diskusi publik “Ruang Digital Aman: STOP KBGO dan Pahami Etika Penggunaan AI” di Lecture Theatre UMN, Kamis (23/11/23).

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) belakangan ini menjadi sorotan karena kasusnya mengalami peningkatan. Berdasarkan Catatan Tahunan 2022 Komnas Perempuan, laporan kasus KBGO menempati posisi tertinggi dalam pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik. Persentase kenaikannya mencapai 69 persen dari total kasus.

KBGO adalah kekerasan yang memiliki niatan melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual dengan menggunakan teknologi. Misalnya, dengan cara mengakses, memanipulasi, dan menyebarkan data pribadi, foto atau video pribadi tanpa persetujuan. Kasus KBGO ini pun tak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga laki-laki.

Direktur KAPAL Perempuan Budhis Utami dalam pemaparannya mengenai KBGO (Doc. UMN).

Direktur KAPAL Perempuan Budhis Utami menyebut jenis kekerasan ini lebih berbahaya karena dapat menjangkau orang yang lebih luas. Dampaknya terhadap korban KBGO pun dapat berakibat fatal, mulai dari depresi hingga bunuh diri.

“Kalau bahasa kita sehari-hari itukan fitnah ya namanya, dan kalau orang lama mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Sebenarnya itu membunuh karakter yang kalau itu [dilakukan] terus-menerus, disebarkan [terus-menerus] menjadi sebuah kebenaran,” ungkap Budhis.

Senada dengan itu, Deputi Direktur ICT Watch Widuri mengungkapkan KBGO ini lebih berbahaya karena sifatnya yang abadi di internet. Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan jejak digital mudah dibagikan secara cepat dan tanpa sadar akan tersimpan di internet secara abadi.

Widuri pun menyebut ICT Watch terus gencar menyosialisasikan literasi digital untuk mencegah dan menangani kasus KBGO ini. Salah satunya, dengan program sosialisasi menjaga data pribadi.

“Karena banyak hal terkait KBGO juga berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi dan keamanan data digital yang kita punya,” ungkap Widuri.

Salah satu mahasiswa UMN dalam sesi tanya jawab diskusi soal KBGO dan penggunaan AI (Doc. UMN).

Kecanggihan kecerdasan buatan (AI) dapat menjadi salah satu alat yang digunakan untuk merekayasa data pribadi seseorang, seperti deepfake porn. Pornografi deepfake merupakan konten seksual buatan menggunakan teknologi AI. Gambar wajah seseorang bisa saja dimanipulasi dalam konten deepfake porn itu tanpa persetujuannya. Penyalahgunaan teknologi ini pun menjadi ancaman bagi siapa pun.

Padahal, Dekan Fakultas Seni dan Desain UMN Muhammad Cahya Mulya Daulay, S.Sn., M.Ds. menyebut teknologi AI punya banyak manfaat. Teknologi AI membantu manusia untuk memproses informasi dan data berupa teks, video, foto, maupun audio. Menurutnya, teknologi ini pun berperan menutupi ragam kekurangan manusia.

“AI itu membantu menutupi kekurangan manusia sehingga ketika dia butuh untuk mengkreasikan sesuatu itu ada tools-nya. Manfaatnya banyak, tapi tujuannya untuk apa? [Tanyakan itu] sebelum menggunakan AI,” kata Cahya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nezar Patria mengatakan Kementerian Kominfo kini sedang menyusun draf Surat Edaran Menkominfo soal penggunaan kecerdasan buatan yang beretika. Ia mengungkapkan diskusi KBGO di UMN ini akan menjadi salah satu acuan penyusunan Surat Edaran.

Acara ini menjadi salah satu komitmen UMN dalam upaya menciptakan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Sebelumnya, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UMN Ika Yanuarti, S.E., M.S.F, CSA  mengatakan UMN telah membentuk Satgas PPKS pada Januari 2022. Satgas PPKS UMN ini dibentuk beberapa bulan setelah dikeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“Rencannya di tahun 2024, kami bekerja sama dengan studi Humaniora UMN untuk memasukkan materi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UMN ke dalam kurikulum Humaniora. Jadi, mahasiswa tiadk hanya datang untuk mengikuti seminar atau workshop sekali, tidak, tetapi juga lewat kurikulum,” jelas Ika.

Melinda Chang | UMN News Service Kuliah di Jakarta untuk jurusan program studi Informatika| Sistem Informasi | Teknik Komputer | Teknik Elektro | Teknik Fisika | Akuntansi | Manajemen| Komunikasi Strategis | Jurnalistik | Desain Komunikasi Visual | Film dan Animasi | Arsitektur | D3 Perhotelan , di Universitas Multimedia Nusantara. www.umn.ac.id