Fakultas Ilmu Komunikasi UMN Bahas Publisher’s Rights dengan Andrew Dodd

(Dok. Marketing Communications UMN)

TANGERANG – Pada tanggal 18 April 2024, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) menyelenggarakan seminar bertajuk “Publisher’s Copyright: Keuntungan dan Kerugian bagi Industri Media.” Seminar ini menghadirkan Prof Andrew Dodd (Direktur Centre for Journalism Advancement Studies, The University of Melbourne, Australia), Andy Budiman Kumala (CEO KG Media), dan Ignatius Haryanto (Dosen Jurnalistik UMN dan Pemerhati Masalah Hak Cipta Penerbit).

Dampak Disrupsi Digital: News Desert, Jurnalis yang Menganggur, dan Techlash

(Dok. Marketing Communications UMN)

Andrew mengatakan bahwa kita sedang mengalami gelombang disrupsi. Internet dan media mobile telah mempengaruhi cara penyampaian berita, sehingga semakin rumit untuk mengoperasikan media.

“Aliran pendapatan yang masuk ke media berita sangat dipertanyakan. Menjadi semakin sulit bagi organisasi berita untuk menghasilkan uang. Pasar iklan telah diambil. Media swasta sekarang berjuang dengan banyaknya iklan yang bermigrasi ke media online,” kata Andrew.

Andrew berpendapat bahwa kita baru saja berhasil mengatasi dua gelombang disrupsi tersebut. Sekarang, kita telah jatuh ke dalam gelombang ketiga, berurusan dengan semua hal yang dilakukan oleh AI generatif terhadap media kita. Dia juga membagikan sebuah statistik yang mengecewakan. Merujuk pada informasi dari buku “Upheaval,” Australia kehilangan 4.000 pekerjaan di media berita.

“Perusahaan-perusahaan berita kami melakukan konsolidasi dan bersatu, dan sebagai hasil dari integrasi dan penggabungan, kami berhasil memecat banyak staf– jadi kami kehilangan banyak staf jurnalis. Akibatnya, kami menciptakan gurun berita (news desert) di Australia. Kami sudah memiliki banyak gurun pasir di Australia, tapi sekarang kami memiliki gurun berita, dan jumlahnya cukup banyak,” kata Andrew.

Pada saat yang sama, Andrew juga menceritakan bahwa pada tahun 2018 terjadi apa yang disebut “Techlash”, di mana semua orang tampaknya berpaling dari perusahaan media teknologi. Techlash adalah ketika ada reaksi negatif yang kuat terhadap perusahaan-perusahaan teknologi terbesar. 

Amazon, Google, Facebook, dan yang lainnya disalahkan atas segala macam masalah dalam penyampaian jurnalisme. Ini terjadi pada saat ada tuduhan tentang segala macam kampanye misinformasi melalui Facebook dan media sosial yang mengganggu pemilihan umum.

News Media Bargaining Code: Sisi Positif dan Negatif

(Dok. Marketing Communications UMN)

Jutaan Dolar Australia Diinvestasikan di Media Berita Australia

Menurut Otoritas Komunikasi dan Media Australia, News Media Bargaining Code ini merupakan kode wajib untuk membantu mendukung keberlanjutan jurnalisme kepentingan publik di Australia. 

Kode ini akan mengatasi ketidakseimbangan daya tawar antara platform digital dan bisnis berita di Australia. Kode ini memungkinkan bisnis berita yang memenuhi syarat untuk melakukan tawar-menawar secara individu atau kolektif dengan platform digital untuk membayar lebih untuk memasukkan berita ke dalam platform dan layanan mereka.

Andrew membagikan dampak positif dari regulasi tersebut. Ia mengatakan bahwa lebih dari 30 perjanjian komersial telah diperoleh pada tahun pertama kode tersebut disahkan. 

“Google membayar sekitar 100 juta dolar Australia per tahun; bisa jadi sekitar 110 juta. Dan Facebook, ketika datang ke pesta itu, membayar sekitar 70 juta dolar Australia per tahun. Beberapa organisasi mulai mempekerjakan orang. Guardian Australia dikatakan telah mempekerjakan sekitar 50 orang tambahan,” kata Andrew.

Banyak lulusan jurnalistik juga dipekerjakan oleh media yang memiliki uang karena kesepakatan yang dilakukan di bawah kode. Ada rasa optimisme. 

RIP Tab Berita Facebook: Potensi Kerugian Besar Pendapatan Media Australia

(Dok. Marketing Communications UMN)

Sisi negatifnya, beberapa orang merasa pesimis dan khawatir, takut akan apa yang akan terjadi jika uang berhenti. Selain itu, ada juga kurangnya transparansi mengenai di mana dan bagaimana uang tersebut digunakan.

“Dengan alasan regulasi, uang tersebut bisa saja digunakan oleh perusahaan media untuk membayar dividen kepada para pemegang saham. Uang itu bisa digunakan untuk apa saja kecuali untuk jurnalisme. Jika semua ini adalah tentang melindungi jurnalisme, mengapa tidak ada jaminan bahwa uang yang masuk benar-benar diarahkan ke sana?” Andrew berbagi.

Terlepas dari kesepakatan tersebut, Andrew mengatakan bahwa Facebook (Meta) akan menjauh dari berita. Seperti yang dilaporkan oleh AP News, Meta akan mematikan Facebook News pada awal April di Amerika Serikat dan Australia. Tahun lalu, fitur ini telah ditutup di Inggris, Perancis, dan Jerman. Hal ini disebabkan oleh kritik tentang bagaimana fitur ini menangani misinformasi dan apakah fitur ini berkontribusi terhadap polarisasi politik.

Andrew mengatakan bahwa media Australia melihat hal ini sebagai deklarasi perang. Banyak laporan menunjukkan bahwa media Australia sangat marah dan memiliki kepentingan dalam hal ini karena aliran pendapatan ini membuat apa yang mereka lakukan tetap hidup.

“News Corp sekarang mengatakan bahwa mereka siap untuk memecat banyak anggota staf sebagai akibat dari hilangnya pendapatan ini. Jadi, kita bisa mengharapkan gelombang pemutusan hubungan kerja di media Australia. Ini adalah berita buruk bagi para lulusan muda di sekolah-sekolah jurnalisme dan demokrasi itu sendiri,” kata Andrew.

Solusi Saat Ini

Andrew berbagi bahwa alternatif dari kode di Australia telah dibahas namun tidak diusulkan, seperti “potongan pajak jurnalisme kepentingan publik” (public interest journalism tax rebate), di mana pemerintah akan memberikan potongan pajak bagi media yang mempekerjakan jurnalis jika mereka dapat menunjukkan bahwa mereka melakukan jurnalisme kepentingan publik.

Di Kanada, hal ini menjadi kenyataan. Kanada memperkenalkan “kredit pajak tenaga kerja jurnalisme” (journalism labor tax credit) untuk memberi manfaat bagi pengusaha media atau organisasi berita yang dapat menunjukkan bahwa mereka mempekerjakan wartawan. Hal ini memastikan lapangan kerja terus berlanjut di bidang jurnalisme kepentingan publik dan media berita. 

“Pilihan lainnya adalah apa yang disebut digital platform levy. Proposal ini akan memastikan bahwa platform digital membayar sekaligus ketika beroperasi di Australia. Ini juga menghilangkan kebutuhan media untuk menunjukkan bahwa kontennya digunakan oleh platform tersebut. Ini menghilangkan semua negosiasi dan pembuatan kesepakatan karena ini adalah jumlah sekaligus yang dibayarkan kepada pemerintah di muka,” kata Andrew.

Namun, mereka juga menyadari bahwa sekarang ini tidak mungkin untuk berbisnis di bidang media tanpa berurusan dengan platform digital karena begitu banyak orang yang melihat berita melalui platform digital. Jadi, mereka menerima bahwa mereka dapat terus bertahan dengan membayar lisensi sosial untuk beroperasi di Australia.

“Kami juga tahu bahwa jurnalisme yang berkualitas adalah public good. Tapi kita baru saja melewati dua gelombang disrupsi. Kita sekarang menghadapi gelombang ketiga, yang tumbuh secara eksponensial dalam hal cakupan, ukuran, dan kecepatan. Kita juga tahu bahwa kita membutuhkan dukungan pemerintah dan regulasi yang kreatif untuk mengintervensi agar bisa bertahan,” kata Andrew, mengakhiri presentasinya.

Indonesia Debut “Publisher’s Rights”, Mengikuti News Media Bargaining Code Australia

(Dok. Marketing Communications UMN)

Dalam kesempatan ini, beberapa perwakilan Indonesia membahas mengenai peraturan “Publisher’s Rights” Indonesia. Publisher’s Rights adalah kode etik media versi Indonesia yang mirip dengan kode etik media Australia dan Kanada.

Seperti yang dilansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme yang Berkualitas. Peraturan ini diundangkan pada 20 Februari 2024, dan akan berlaku setelah enam bulan. Publisher’s Rights hadir untuk memastikan keberlangsungan perusahaan media dan mewujudkan jurnalisme yang berkualitas. Saat ini, peraturan tersebut sedang dalam tahap persiapan/perancangan.

Andy Budiman Kumala, Chief Executive Officer di KG Media Indonesia, dan Ignatius Haryanto, Dosen Jurnalistik UMN dan Pemerhati Masalah Hak Cipta Penerbit, memimpin diskusi. Mereka berbagi wawasan mengenai media Indonesia yang berkaitan dengan isu yang dibahas oleh Andrew. 

Andy menyampaikan bahwa media Indonesia merasakan keputusan Meta untuk menghapus tab berita mereka. “Kalau kita bicara sekitar 7-8 tahun lalu, sumber trafik dari Facebook masih 15% sampai 20% (untuk Kompas.com). Sekarang kurang dari 2%. Mungkin hanya 1%, dan akan terus menurun,” kata Andy.

Persiapan 6 Bulan untuk Hak Penerbit: Regulasi yang Kurang Detail

(Dok. Marketing Communications UMN)

Ketika membahas persiapan pembentukan undang-undang Publisher’s Rights, para pembicara menyampaikan bahwa ada hal-hal yang membingungkan dalam persiapannya, dan peraturan tersebut masih kurang detail. 

Mengawali diskusi, Andy menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan berurusan dengan undang-undang tersebut, namun akan dibentuk sebuah komite. Karena undang-undang ini berkaitan dengan jurnalisme, pemerintah menghormati Undang-Undang Pers.

“Pemerintah tidak boleh cawe-cawe (ikut campur) soal urusan pers. Jadi, Dewan Pers ditunjuk untuk membentuk komite untuk menegakkan kewajiban platform– seperti pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada menteri. Jika platform tidak patuh, maka akan dilaporkan ke kementerian. Selain itu, jika harus diarbitrase dan negosiasi tidak berhasil, komite ini akan memfasilitasi arbitrase,” ujar Andy.

Menambahkan informasi tersebut, Ignatius menyampaikan bahwa peraturan tersebut akan merekrut maksimal 11 anggota komite. Lima anggota akan terdiri dari anggota Dewan Pers, dan sisanya dari unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pakar lainnya untuk menjaga independensi. 

Ignatius merasa bahwa perekrutan lima orang anggota dari Dewan Pers terlalu berlebihan. “Lima orang itu sudah lebih dari 50% anggota Dewan Pers. Padahal Dewan Pers hanya memiliki sembilan orang anggota,” kata Ignatius.

Di sinilah ada kejanggalan. Ada lima orang yang ditunjuk oleh perwakilan dari Dewan Pers. Lucunya, perwakilan Dewan Pers tidak bisa mewakili perusahaan pers. 

“Jadi, seperti saya ini tidak bisa masuk dalam komite. Saya yakin ini adalah hasil dari negosiasi yang melelahkan antara pemerintah dan platform. Karena platform tahu bahwa ini adalah ‘nyawa’ dari regulasi dan komite. Mereka ingin memastikan komite ini independen, tidak bertentangan dengan platform. Aspek ini bisa membingungkan,” kata Andy. 

Aspek lain yang dibahas adalah, dibandingkan dengan kode media di Australia, yang memiliki sekitar 40 halaman, Publisher’s Rights di Indonesia hanya memiliki sepuluh halaman. Andy dan Ignatius mengatakan bahwa masih banyak detail yang harus dipertimbangkan agar aturan tersebut dapat diterapkan. Dengan perpres Publisher’s Rights yang ada saat ini, sulit untuk melihat seperti apa yang akan terjadi di masa depan.

(Dok. Marketing Communications UMN)

Masa depan jurnalistik terlihat menakutkan, terutama bagi mahasiswa Jurnalistik. Namun, Ignatius mengatakan bahwa peraturan Publisher’s Rights dapat menjadi solusi dari permasalahan ini.

“Pernahkah kalian berpikir, sebagai mahasiswa jurnalistik, bagaimana masa depan kalian dalam konteks ini?” Kata Ignatius. Meskipun situasi ini terlihat mengkhawatirkan dan peraturan ini memiliki ketidakpastian, Ignatius mengatakan bahwa peraturan ini dapat memberikan banyak hasil positif, seperti yang terjadi di Australia dan Kanada.

“Kami berharap Publisher’s Rights dapat memberikan kesempatan bagi media untuk mempekerjakan jurnalis dan menghasilkan jurnalisme yang berkualitas tinggi,” kata Ignatius.

Sisi baiknya, Ignatius dan Andy mengatakan bahwa Google lebih soft. Andy mengatakan bahwa, tidak seperti Meta, Google masih mencoba untuk bekerja sama dengan media.

“Misalnya, kita ingin mencari informasi mengenai gempa bumi di Taiwan.  Ketika informasi tersebut tidak muncul di hasil pencarian dari sumber yang kredibel, maka akan mempengaruhi persepsi orang terhadap mesin pencari ini. Mesin pencari adalah mesin uang bagi Google. Jadi, saya berasumsi bahwa mereka masih memiliki ketertarikan terhadap berita, tidak seperti Facebook,” kata Andy.

Ignatius mengatakan ada rumor yang mengatakan bahwa Google telah membuat kesepakatan jauh sebelum peraturan Publisher’s Rights ditandatangani. Menurutnya, Google lebih suka berurusan langsung dengan masing-masing perusahaan.

“Anda dapat menikmati keuntungan dari Publisher’s Rights. Seperti yang telah disampaikan oleh Andrew, peluangnya ada. Kami harus inovatif, melihat setiap perubahan yang terjadi di pasar, dan melihat peluang yang ada. Kami berharap akan ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan dengan Publisher’s Rights,” ujar Ignatius menutup diskusi.

Seminar diakhiri dengan sesi tanya jawab antara pembicara dan peserta. Kami berharap seminar ini memberikan wawasan yang berharga bagi para peserta mengenai isu-isu terkini dan peraturan-peraturan baru di bidang jurnalisme di Australia dan Indonesia. 

By Levina Chrestella Theodora